Dr.Sonny Harry B.Harmadi
Kepala Lembaga Demografi FEUI dan Staff Pengajar Ekonomi Perkotaan FEUI
Gambaran Singkat Jakarta
Jumlah penduduk Jakarta tahun 2009 diproyeksikan sekitar 8,9 juta jiwa. Sedangkan daerah sekitarnya Bodetabek mencapai 16,5 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk Jabodetabek sekitar 25,4 juta jiwa.
Kepadatan Penduduk DKI Jakarta relative stabil, dimana pada tahun 1995 sebesar 11,413 jiwa per km dan di tahun 2007 sebesar 11,499 jiwa per km. Artinya pertumbuhan kepadatan selama 12 tahun hanya sebesar 0.75 %. Sedangkan kepadatan di Bodetabek meningkat drastis dengan pertumbuhan kepadatan 67% dari 1.690 (1995) menjadi 2.823 (2007).
Mengapa pertumbuhan penduduk di pinggiran Jakarta meningkat drastis? Dalam ekonomu ini disebut suburbanisasi.(1) membaiknya infrastruktur yang menghubungkan Jakarta dengan daerah sekitarnya; (2) mahalnya harga tanah terbatasnya lahan kosong di pusat kota; (3) berkembangnya aktifitas ekonomi daerah pinggiran; (4) fenomena urban sprawl.
Apakah pertumbuhan penduduk di sekitar Jakarta menimbulkan masalah? Iya, terutama karena ternyata arus komputer dari pinggiran ke Jakarta sangat besar.
Tahun 2002, JICA mengindetifikasikan setiap hari terdapat 740 ribu komuter di Jakarta. Sedangkan Tahun 2009 (Sakernas, BPS) sekitar 1,4 juta komuter di Jakarta dan sekitar separuhnya berasal dari pinggiran kota.
Buruknya sarana transportasi menyebabkan sebagian besar komuter memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Sekitar 21,3% komuter bekerja sebagai pegawai pemerintah (administrasi pemerintahan, pertahana).
Di tahun 2007, pertumbuhan jumlah mobil di DKI Jakarta sekitar 7,75% sedangkan motor sekitar 12,5%. Sementara antara tahun 2003 sampai 2007 nyaris tidak ada penambahan luas badan jalan-jalan utama, selain pembangunan 21 terowongan dan jalan laying (Arinynta,2010), sedangkan di tahun sebelumnya pertumbuhan jalan hanya 4,9% pertahun.
Sonny Harmadi dan MH Yudhistira (2008)menghitung bahwa sekitar 9.34 miliar rupiah manfaat yang diperoleh dari penghematan waktu setiap menitnya dari seluruh perjalanan yang ada di Jakarta.

Pindah Ibu Kota Negara?
Ada beberapa pertimbanganyang harus diperahtikan termasuk menghitung manfaat dan biaya.
Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menjadi momentum untuk mendorong persebaran penduduk dan manfaat pembangunan yang lebih merata. Hal ini untuk menghindari pembangunan yang bersifat enclave.
Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menjadikan momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menjadikan momentum untuk memprbaiki iklim investasi nasional.
Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menjadikan momentum untuk mengurangi resiko bagi Indonesia secara keseluruhan akibat menumpuknya aktifitas di Jakarta.

Apa syarat Ibu Kota yang Baru?
Memiliki jaringan infrastruktur yang baik dan terhubung dengan pusat aktifitas bisnis.
Memiliki kepadatan penduduk yang relative rendah sehingga memungkinkan kota untuk berekspansi dalam jangka waktu yang panjang.
Secara geografis memiliki resiko relatif rendah terhadap natural disaster dan human disaster, serta aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional.
Memilki resiko yang relatif rendah terhadap munculnya instabilitas social dan politik (tidak menghadapipenolakan masyarakat lokal). Rendahnya social cost yang ditimbulkan.
Memiliki sumber daya yang memadai khususnya air dan energy, serta tidak memilki banyak masalah pertanahan . Memiliki daya dukung lingkungan yang memadai.
Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Hal yang Perlu Diperhatikan
Akan muncul spekulasi tanah di “calon ibu kota Negara yang baru”. Hal ini harus dideteksi sedini mungkin dan perlu dicegah.
Berpindahnya kantor perwakilan asing serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Mencegah munculnya instabilitas ekonomi, social, dan politik di Jakarta. Perlu mengukur dampak bagi Jakarta dan sekitarnya serta berbagai urusan administrasi yang muncul.
Perubahan rencana tata ruang wilayah , sehingga perlu dilakukan adaptasi.
Biaya yang besar, meskipun manfaatnya mungkin lebih besar. Masalahnya, apakah pemerintahan saat ini memiliki uang yang cukup....??